Edo Prasetya

Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945 menggabarkan bahwa Indonesia mengambarkan bahwa indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinanya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselangarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemetintah Soeharto tumbang.
Tumbangnya orde baru pada tanggal 21 mie 1998, adalah momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini. Momentum ini menjadikan penanda akan di mulainya transisi demokrasi yang diharapkan mampu menata kembali indanya taman Indonesia. Namun, ketika kita mengaca pada sejarah secara objektif, kita akan menemukan bahwa masa transisi demokrasi di dunia, rata-rata membutuhkan waktu antara 20-25 tahun.
Perkembangan di Indonesia mangalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, dalam perjalanan bangsa Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu di bagi dalam 4 periode yaitu :
1.Periode 1945-1959
2.Periode 1959-1965
3.Periode 1965-1998
4.Periode 1998- sekarang

A.Demokrasi Pada Periode 1945 – 1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlemanter yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di prokalmasikan dan kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstuktif sesudah kemerdekan dicapai. Karena lemahnya benioh demokrasi sistem perlementer menberi peluang untuk mendominasi partai politik dan dewan perwakilan rakyat.
UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara berserta menterinya yang menpunyai tanggung jawab politik. Karena partai politik usia kabinet pada masa ini tidak bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun engan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.
Disamping itu ternnyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realitis dalam konstelasi politik padahal kekutan yang penting yaitu presiden yang tidak lain bertindak sebagai “rubber stamp president” dan tetar yang lahir dalam revolusi urasa bertanggung jawab untk turut menyelasaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Faktor yang semacam ini. Ditambah dengan tidak mampunya anggota partai yang tergabung dalam konsituante untuk mencapai konsmsus menegenai dasar negara untuk UU baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlemanter.
B.Demokrasi pada Periode 1959-1965 ( Orde Lama )
Ciri demokrasi ini adalah dominasi dari presiden,, terbatasnya peranan partai politik berkembang pengaruh komunisme dan meluasnya peran ABRI ebagai unsur politik dekrit presiden 5 juli merupakan usaha jalan keluar dari kesamaan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi prsiden untuk bertahan selama lima tahun. Akan tetapi MPRS NO.III/1963 mengakat soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selai itu tindakan yang menyimpang dari ketentuan UUD. Misal Ir. Soekarno membubarkan DPR ditahun 1960, padahal dalam UUD 1945 secara eksplisit bahwa presiden tidak punya wewenang berbuat demikian.
DPR berperan sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan, lagi pula DPR di jakikan menteri yang bertugas memantu presiden disamping fungsi wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin trias politika. Selain itu di bidang eksekutif misalnya presiden punya wewenang untuk campur tanggan di bidang yudi katif berdasarkan UU No.19/1964, dan legislatif berdasarkan peraturan presiden No.14/ 1960, berarti DPR tidak mncapai manfaat.
Selain itu terjadi penyelengaraan di bidang UU tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Selain itu partai politik dan pers yang sedikit menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan dan di brendel sedang politik mercusuar di hubungan luar negari dan ekonomi dalam negari menyebabkan keadaan ekonomi menjadi seram, G.30S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang masa demokrasi pancasila.
Menurut Soekarno demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi kekeluargan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpin satu kekuasaan sentral yang sepuh, tetus dan mengayomi. Sedangkan pidato Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”mengatakan prinsip dasar demokrasi terpimpin :
1.Tiap – tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara.
2.Tiap orang berhak mendapatkan penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara.
Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpinsoekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasan hanyapada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan ehek and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

C.Demokrasi pada periode 1965-1998 (Orde Baru)
Landasan formil dari periode ini adalah pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS. Usaha untuk meluruskan kembali penyelangaraan pada demokrasi terpimpin, dengan mengadakan tindakan untuk korektif. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Soekarno sebgai presiden seumur hidup di batalkan menjadi jabatan efektif lima tahun sekali. Keteyapan MPRS No.XIX / 166 telah menentukan ditinjaunya prouk legislatif dan atas dasar UU No.19/1964 di ganti dengan UU baru No.14/1970 yang menetapkan kembali asas “kebebasan badan-badang pengadilan”. DPR diberi hak kontrol, dan tetap berfungsi membantu pemerintah.
Begitu pula tatatertib pasal yang diberikan wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara badan legislatif. ABRI di beri landasan kostitusionil. Selain itu pers diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan partai politik bergarak untuk menyusun kekuatan, menjelang pemilu 1979. Dengan ini diharapkan terbinanya partisipasi dan diadakan pembangunan ekonomi secara teratur.
Setelah demokrasi pancasila, perkembangan demokrasi tidak hanya keadaan sosial, kulturia, geografis, dan ekonomi tetapi juga penilaian kita dimasa lampau, yaitu badan eksekutif tidak kuat dan tidak kontinyu akan memerintah secara efektif sekalipun program eksekutif tidak kuat dan ini malah membawa kebobrokan ekonomi oleh karena kekuasaan yang dimiliki sia-sia.
Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut :
a.Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas negara hukum dan kepastian hukum.
b.Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
c.Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya membawa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas tidak memihak.
Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila sama dengan demokrasi pada umumnya. Karena pada demokrasi pancasila memandang kedaulatan begitu pula partisipasi politik, perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan politik adalah sama.
Namun “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan prasis atau penerapan. Karena dalam prate kenegaraan dan pemerintahan rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi, yang di tandai oleh :
1.Dominanya peranan ABRI
2.Biro kratisasi dan sentralisasi pemgembalian keputusan politik.
3.Pesebirian peran dan fungsi partai politik.
4.Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politk.
5.Masa mengembang.
6.Monolitisasi ideologi negara.
7.Info porasilembaga non pemerintah,
Dengan demikian nilai demokrasi juga belum ditegaskan dalam demokrasi pancasila soeharto.
Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru
•Perkemnagan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 mencapai lebih AS$ 1.000.
•Sukses transmigrasi
•Sukses KB
•Sukses swasembada pangan
•Penganguran minimum
•Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
•Sukses gerakan wajib belajar
•Sukses gerakan nasional orang – tua asuh
•Sukses keamanan dalam negeri
•Investor sing mau menanamkan modal di Indonesia
•Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.Kekurangan sistem pemerinthan Orde Baru
•Semarak korupsi, kolusi dan nepotisme
•Pembangunan Indonesia tidak rata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar disedot ke pusat.
•Munculnya rasa ketidak puasan di semjumlah daerah krena kesejangan pembanguna terutana di Aceh dan Papua
•Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
•Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi sikaya dan si miskin)
•Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
•Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya koran dan majalah yang dibreidel.
•Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius” (petrus)
•Tidak ada rencana suksensi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/ presiden selanjutnya)




Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
•semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
•pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
•munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
•kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
•bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
•kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
•kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
•penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus)
•tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)


D.Demokrasi Pada Periode 1998-sekarang ( Orde Reformasi )
Runtuhnya orde baru membawa harapan baru bagi tumbunya demokrasi di Indonesia yaitu tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Tansisi merupakan fase krusral yang kritis, karena menentukan arah dan negara yang akan dibangun atau bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode orde lama dan baru.
Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangant bergantung pada 4 faktor kunci yakni:
1.Komposisi elite politik
2.Desain institusi politik
3.Kultur perubahan sikap terhadap politik dikalangan elit/non elit
4.Peran civil society (masyarakat madani)
Keempat faktor itu jalan secara sinergis dan berkelindansebgaio modal untuk mensonsolidasikan demokrasi. Oleh karena itu menurut Azyumardy Azra langkah Indonesia dalam transisi. Indonesia mencangkup 3 bidang besar. Pertama reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyakutpengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Ketiga peseimbangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis.
Dalam demokrasi yang sehat kultur politik partisipan terbentuk dimana warga negara percaya akan kemampuan politik untuk mempengaruhi prosese politik. Sebaliknya rakyat bisa tidak punya kekuasaan dalam arena politik. Masyrakan harusa mengembangkan sifat baru agar intitusi berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu pembentukan kultur politik baru harus terarah dan komprehensif dengan melibatkan perubahan pola pikir aktor dan elit politik serta ingatan kolektif masyarakat ecara keseluruhan.
Pengalaman negara demokrasi yang sudah estabilished memperlihatkan bahwa institusi demokrasi bisa berjalan dan tetap berfungsi walaupun jumlah pemilihnya kecil. Karena itu untuk megukur tingkatan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tidak terletak pada partisipasi warga. Untuk melihat itu sebenarnya adalah apakah partisipasi warga dilakukan degan suka rela atau karena di bayar dan digerakkan. Harapan lain dalam susksesnya trasisi demokrasi Indonesia adalah peran civil ocienty (masyarakat madani) untuk menguasai plarisasi politik dan menciptakan kulur toleransi.
Problem paling mendasar yang dihadapi negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi adalah ketidakmampuan membentuk tata pemenrintahan baru yang bersih, transparan dan akuntabel tanpa legitimasi yang kuat, rezim demokrasi baru akan kehilangan daya tariknya teori “hilangnya legimitasi” ini juga menjelaskan asal mulanya keruntuhan rezim otoritarian. Hal ini disebabkan` setiap rezim mmbutuhkan legitimasi, dukungan atau paling tidak persetujuan tanpa akan jatuhnya dan teori ini meramalkan hadirnya kekuatan masa atau paling tidak ketidak patuhan masa sebelum lahirnya liberalisme,
Demokrasi yang baru tumbuh di Indonesia adalah pengolahan yang efektif dibidang ekonomi, selain dibidang pemerintahan. Dengan demikian demokrasi tidak hanya diarea politik malaikan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Jika demokrasi yang baru tumbuh dapat mengelola pembangunan ekonomi secara efektif, maka mereka juga dapat menata rumah tangga politik mereka dengan baik. Tapi ketegangan yang secara timbul akibat pertumbuhan ekonomi bisa jadi menggrogoti stabilitas demokrasi dalam jangka panjang.
Bisa aj dengan memilih desain internasional seperti desain struktural,kultural, dan kebangaan yang dapat menghantarkan pada demokrasi. Tetapi hasilnya tergantung kontek tertentu. Ketegangan etnik atau lainnya. Berbagai pro dan kontra memperngaruhi demokrasi, tetapi itu tidak dapat menentukan hasil akhirnya apakah berhasil atau gagal sehingga tetap bergantung pada pilihan dan prilaku para pemimpin dan elite poitik.
Perkembangan demokrasi di Indonesia masih tersendat-sendat. Ada dua corak yaitu : sistem feodal dan birokratis. Dua coarak itu ditandai oleh pemusatan kekuasan. Oleh karena itu peluang untuk berkembang suburya demokrasi kecil sekali. Dengan kata lain harapan Indonesia terwujudnya demokrasi pada era reformasi masih hrus dibuktikan.
Proses suksesi kepresidenan dengan jelas menandai berlansungnya proses trasisi ke arah demokrasi, setelah demokrasi terpenjarakan sekitar 32 tahun pad rezim Soeharto dengandemokrasi pancasilanya dan 10 tahun pada masa seoharo dengan demokrasi terpimpinya dengan demikian secara empitik demokrasi yang sesunguhnya di indonesia belum dapat terwujud kerena itu demokrasi pekerjaan rumah dan agenda yang sangat berat bagi pemerintah.
Menurut ruslikarim dapat terwujudnya tatanan negara pemerintahan Indonesia apa bila tersedia faktor pendukung:
1.Keterbukaan
2.Budaya politik partisipasif egalitarian
3.Kepemimpinan politik yang berorientasi kerakyatan
4.Rakyat yang terdidik cerdas dan peduli
5.Partai politik yang tumbuh dari dari bawah
6.Penghargaan terhadap hukum
7.Masyarakat sipil yeng tanggap dan bertanggung jawab
8.Dukungan dari pihak asing dan pemihakan pada segolongan mayoritas .
Sementara menutut Azyumrdi ada 4 syarat untuk pertumbuhan demokrasi pertama meningkatkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Kedua pemberdayaan dan pengembagan kelompok masyarakat yang favourabel bagi pertumbuhan demokrasi seperti kles menengah, LSM, para pekerja dan sebagainya. Ketiga hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Keempat sosialisai pendidikan kewarganegaraan. Karena melalui sosialisai pendidikan kewarganegraan dapat dihasilkan kewarganegaraan yang demokratis yang pada giliranya menjadi tulang punggung bagi Indonesia yang benar – benar demokratis
Demokrasi di Indonesia tiga tahun terahir merupakan proses yang sangat lama dan kompleks karena melibakan beberapa tahap pertama tahap persiapan yang di tandai denan pergulatan unsur penegak demokrasi dibagun dan di kembangkan. Ketiga konsolidasi, dimana demokrasi baru di kembangkan lebih lanjut sehingga pratek demokrasi menjadi bagian yang mapan dan budaya politik. Dalam kaianya dengan trasisi demokratis. Indonesia sat ini tegah berada dalam fase kedua dan ketiga
Indikasi kearah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi di Indonesia antara lain adanya reposisi dan redefenisi TNI dalam kaitanya dengan keberadannya pada sebuah negara yang demokrasi. Di amandemennya pasal-pasal dalam konstitusi RI (amandemen I-IV) adanya kebebasan pers, dijadikannya kebijakan otonomi daerah dan sebagainya. Akan tetapi sampai saat ini pun masih dijumpai indikasi kembali kekerasan status yang ingin memudarkan arah demokrasi Indonesia kembali keperiode sebelum orde refornasi oleh karena itu kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini masih berada di persimpanganjlan yang belum jelas kemana arah pelabuhanya, perubahan sistem politik melalui paket amandemen konstitusi (amandemen I-IV) dan pebuatan paket perundang – undangan politik ( UU partai politik, UU pemilu, UU pemilihan presiden dan wakil presiden, UU susunan dan kedudukan DPR,DPRD dan DPD)mampu mengawal menuju demokrasi, masih menjadi pertanyaan besar.

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Berikut Beberapa Contoh Dampak dari Demokrasi REFORMASI ini berdampak pada perekonomian yang menyebabkan konflik,berikut dampak demokrasi Reformasi dari tahun-ketahun :

Krisis ekonomi dan Kerusuhan Pada Tahun 1998
•22 Januari 1998 Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.
•12 Februari Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.
•5 Maret Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI


•10 Maret Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.
•14 Maret Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII. Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, terpilih menjadi menteri.
•15 April Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik
•18 April Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.
•1 Mei Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.
•2 Mei Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998).
Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat. Di beberapa kampus terjadi bentrokan.
•4 Mei Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.
•7 Mei Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.
•8 Mei Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.
•9 MeiSoeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.
•12 Mei Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.
•13 Mei Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo


•Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.

Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.
•14 Mei Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.
•15 Mei Selesai mengikuti KTT G-15, tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
•17 Mei Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Minggu, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.
•18 Mei Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.
Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu". Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi". Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.

Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR
•19 Mei Pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi
Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka.
•Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulur-ulur waktu.

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta. Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.
•20 Mei Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru Pukul 14.30 WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng.
•Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto.Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan Wakil Presiden; Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.
•Pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie.
Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.

•Pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur - panggilan akrab Nurcholish Madjid - menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

Pernyataan pengunduran diri Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, 21 Mei 1998
•21 Mei Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru".
• Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, "ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga."Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional
•22 Mei Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya.

Pengangkatan Habibie sebagai Presiden

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.


Contoh Dampak Demokrasi Reformasi Yang terbaru yaitu pada tahun 2011.
•28 Januari - Terjadi tabrakan kereta api antara KA Mutiara Selatan dengan KA Kutojaya Selatan di Stasiun Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut setidaknya tiga orang tewas dan 26 orang lainnya terluka.
•28 Januari - Setidaknya 13 orang tewas setelah KMP Teduh Laut II yang mengangkut 438 penumpang dan 31 kru kapal terbakar di 3 mil dari Pelabuhan Merak.
•6 Februari - Terjadi penyerangan oleh warga Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Akibat penyerangan ini, diperkirakan antara tiga atau enam orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.
•8 Februari - Aksi anarkis terjadi kembali. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dibakar massa.
•29 Maret - Seorang nasabah Citibank, Irzen Octa meninggal dunia akibat diduga dibunuh oleh penagih utang kartu kredit Citibank di kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek Jakarta. Irzen diduga dibunuh lantaran protes terhadap tagihan kartu kreditnya.
•2 April - Sebuah dana nasabah bank swasta Citibank dibobol oleh Senior Relationship Manager Citibank N.A Malinda Dee. Kasus tersebut, entah sengaja entah tidak, awalnya ditutup-tutupi oleh Polri. Pun Citibank lebih banyak tutup mulut soal Melinda yang mereka sebut "eks-karyawan" Citibank itu.
•15 April - Sebuah bom meledak di Masjid Mapolersta Cirebon ketika akan diadakan Shalat Jumat. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pelaku tewas dan 25 orang luka-luka.
•21 April - Sebuah bom di jalur pipa gas di Christ Cathedral, Serpong, Tangerang berhasil digagalkan oleh polisi.
•22 April - Seorang juru kamera Global TV ditangkap polisi Jumat 22 April 2011 pagi di kawasan Jakarta Selatan ditangkap karena diduga meliput secara langsung aksi teroris tersebut.
•25 Mei - 3 orang polisi tewas akibat ditembak oleh sekawanan perampok di Kantor BCA Jalan Emisaelan Palu.